Pemerintah Kebut Jalur KA Trans Sumatera

JAKARTA (RP) - Pemerintah saat ini tengah melakukan banyak studi untuk mengembangkan jaringan perkeretaapian baik untuk angkutan penumpang maupun pendistribusian barang. Salah satunya yang dikebut adalah pembangunan jalur kereta api Lintas Sumatera (Trans Sumatera).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan mengatakan studi pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera terus dilakukan. Hal itu dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, asing maupun lembaga swasta. ‘’Pola studinya bisa kita lakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain,’’ ujarnya akhir pekan lalu.

Tundjung mencontohkan, pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 29 kilometer lintas Pekanbaru (Riau)-Muaro (Sumatera Barat). ‘’Muaro itu titik akhir dari jaringan Trans Sumatera Railway yang terdekat ke Pekanbaru. Kalau jalur itu terbangun, maka beberapa provinsi akan terhubung,’’ terangnya.

Jalur tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera. Selain Jepang, studi lain terhadap Trans Sumatera juga akan dilakukan oleh The Boston Consulting Group dengan fokus pada koridor pengelolaan ekonomi Indonesia di kawasan sisi timur Sumatera utara ke Jawa (Eastern Sumatera North West Java Corridor/ESNWJC), dari Medan ke Jakarta. ‘’Ini akan didanai pemerintah melalui APBN,’’ tuturnya.

Hasil dari studi tersebut nantinya akan di tindaklanjuti sebagai technical action (aksi teknis) selanjutnya yaitu feasibilities sudies (studi kelayakan) untuk lintas Jambi-Pekanbaru-Dumai. ‘’Kalau untuk rute Rantau Prapat-Dumai sepanjang sekitar 300 kilometer, desain detail engineering-nya sudah selesai. Kita sekarang menunggu pengalokasian dananya, apakah itu dari APPBN apa investor,’’ kata dia.

Tundjung menambahkan, pemerintah tengah mendorong pengoptimalisasian pembangunan jalur-jalur perkeretaapian di Indonesia. Terkait banyaknya dana yang dibutuhkan, dia mengimbau agar pemerintah daerah mampu memancing peluang investasi dengan melakukan pembangunan fisik, meski dalam standar terbatas. ‘’Dana yang dibutuhkan untuk keperluan ini sangat besar. Kalau hanya mengandalkan APBN, itu tidak mungkin,’’ tambahnya.

Pemda-pemda yang punya potensi sumber daya besar seperti CPO, karet, batubara dan lain-lain dirapkan proaktif untuk memancing swasta untuk bergabung dengan melakukan pembangunan fisik, meski dalam standar terbatas.

Sebab, hal itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang tengah mendorong pengoptimalisasian angkutan perkeretaapian di Indonesia. ‘’Keuangan kita yang terbatas sangat membutuhkan peran investor swasta,’’ jelasnya.(wir/gem)

sumber : http://www.riaupos.com