Jelang rencana realisasi pasang baru yang akan PLN lakukan pada Maret 2011, warga Pekanbaru yang mendambakan listrik masih dihadapkan masalah biaya. Resminya, biaya pemasangan baru hanya Rp975 ribu untuk 1.300 watt, tapi biaya ini bisa membengkak hingga Rp5,5 juta.
‘’Kami sudah berusaha bersikap se-transparan mungkin kepada calon pelanggan kami. Hanya saja, mengubah perilaku memang tidak mudah karena masih ada oknum kami yang masih ingin jalan-jalan ke mall atau berkaraoke ria di rumah bernyanyi,’’ ucap Manager PLN Rayon Panam, Junaidi pada Riau Pos di ruang kerjanya, Kamis (17/2) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.
Salah satu sikap transparan yang PLN lakukan adalah mencantumkan daftar dan alasan mengapa seorang pelanggan yang sudah mengajukan permohonan pasang baru sejak empat, lima dan bahkan tujuh tahun lalu, belum dapat direalisasikan PLN.
Di papan pemberitahuan tersebut, PLN juga menyertakan alasan dan mencantumkan target waktu kapan pelanggan yang bersangkutan akan terealisasi aliran listriknya.
‘’Hanya saja, sikap transparan kami ini ada juga yang dimanfaatkan oleh oknum,’’ papar Junaidi menjawab Riau Pos perihal membengkaknya biaya pasang baru listrik dari biaya resmi.
Dijelaskannya, oknum tersebut biasanya sudah mengetahui kalau pelanggan yang bersangkutan telah lama memimpikan listrik dan juga sudah tahu kalau pelanggan yang bersangkutan akan bersedia melakukan apapun dan membayar berapa pun demi listrik.
‘’Kelemahan serta ketidak-sabaran pelanggan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk mengumbar janji dan menambah biaya. Padahal, oknum yang bersangkutan sebelumnya juga sudah mendapat informasi dari PLN kalau listrik dari pelanggan yang bersangkutan akan terealisasi Maret ini,’’ ucapnya.
Biasanya, oknum akan datang ke rumah calon pelanggan yang haus akan listrik, lalu memperdaya calon pelanggan dengan janji manis serta berupaya bersikap semanis serta seoptimis mungkin untuk merealisasikan listrik pelanggan dalam jangka waktu sesegera mungkin.
Awalnya, mereka (oknum) akan minta uang sekitar Rp1 juta atau Rp1,5 jutaan dulu untuk pemetaan, lalu minta uang lagi sejutaan dengan dalih lain sehingga tanpa disadari warga, sudah Rp5,5 juta dan bahkan lebih rupiah yang mereka keluarkan untuk membayar si oknum.
‘’Saya yakin, oknum tersebut tidak akan mau menanda-tangani kuitansi. Sebab kuitansi adalah barang bukti. Bila biaya itu resmi dari PLN, maka akan ada kuitansi resmi untuk pembuktiannya. PLN tidak akan membebankan warga dengan biaya sebesar itu dan karenanya saya imbau agar warga lebih berhati-hati,’’ kata Junaidi lagi.(yls)
[+/-] Selengkapnya...
[+/-] Ringkasan saja...
