• ***************************************************
  • Isi form berikut ini untuk memasarkan properti Anda

    Judul
    Alamat
    LT/LB (m2)
    Lebar Depan (m)
    Posisi/Letak
    Harga (Rp.)
    Spesifikasi Bangunan
    Keterangan Lain
    Foto/Gambar
    Email / No.Telp
    Image Verification
    Please enter the text from the image
    [ Refresh Image ] [ What's This? ]

    Iklan property: Dijual Ruko Baru

    Selasa, April 27, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Judul: Dijual Ruko Baru
    Alamat: Jl. Arifin Achmad dekat dengan Pusat Kota (Jend. Sudirman dan 1,5 km dari Air Port) cocok Untuk Perkantoran dan Bisnis.
    LT/LB (m2): 200/110
    Lebar Depan (m): 5
    Posisi/Letak: Tengah
    Harga (Rp.): 700000000
    Spesifikasi Bangunan: Ruko 2,5 Lantai. Halaman Parkir Luas Pavling Block, sudah terpasang instlasasi Listrik.
    Keterangan Lain:
    Email / No.Telp: 081276452463
    --
    Visitor Ip: 125.162.69.58

    [+/-] Selengkapnya...

    Tingkatkan Daya Beli Rumah Sederhana

    Senin, April 26, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    JAKARTA (RP)-Rumah pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan bagi seluruh umat manusia dunia setelah pangan dan juga aset penting yang melekat pada seseorang.

    Oleh sebab itu, rumah juga dapat dikatakan sebagai aset kekayaan sebuah negara yang perlu diperhitungkan dan mendapat perhatian khusus, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat luas

    Demikian ucap Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) di sela-sela Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Perumahan Rakyat di Hotel Sahid, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Menurut Suharso, pemerintah akan terus melakukan intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, oleh karena itu diperlukan kerjasama atau sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta para pelaku pembangunan perumahan.


    Agar daya beli masyarakat terhadap kepemilikan rumah sederhana tinggi maka pemerintah membantu dalam memberikan subsidi fasilitas likuiditas perumahan. Dengan adanya fasilitas likuiditas itu diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan di Indonesia.

    Di samping itu Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terus membuat kebijakan terkait masalah itu dengan cara menetapkan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) minimal 10 persen dari harga rumah. Dengan uang muka sebesar 10 persen harga rumah dinilai cukup beralasan dan dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, pola pemberian subsidi akan lebih ditekankan pada calon pembeli dan bukan suku bunganya. Dengan demikian, seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) bisa mendapatkan bantuan likuiditas dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) dan Kemenpera bila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan (SPT) Pajak pribadi.

    Pertanyaannya adalah bagaimana pekerja informal bisa memiliki rumah sederhana. Menpera menjelaskan yang terpenting bahwa mereka harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan surat pemberitahuan baru bisa memiliki rumah sederhana.

    Program selanjutnya menpera akan menyalurkan DAK (Dana Alokasi Khusus) ke Pemerintah daerah dengan jumlah dana sekitar Rp500 miliar untuk 80 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, yang akan mendapatkannya pada 2011 mendatang. Adanya penyaluran DAK perumahan kepada 80 kabupaten/kota tersebut diharapkan mampu mendorong serta menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam peningkatan program perumahan di daerah.Yang terpenting untuk mempercepat pembangun perumahan sederhana. (sar)

    [+/-] Selengkapnya...

    Triwulan I 2010, Daftar Tunggu Pelanggan PLN Riau-Kepri Tambah 3.312

    Minggu, April 25, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Hanya di triwulan I 2010, pertumbuhan permintaan sambungan baru PLN cukup tinggi. Tercatat sebanyak 3.312 unit sudah mengajukan permintaan penyambungan baru.

    Riauterkini-PEKANBARU-Manager SDM dan Humas PLN Riau-Kepri Suwandi Siregar kepada Riauterkini Kamis (22/4/10) menyebutkan bahwa hanya selama 1 triwulan (Januari-Februari) 2010, daftar tunggu penyambungan listrik baru sudah bertambah sebanyak 3.312 unit rumah. Jumlah tersebut tidak termasuk daftar tunggu penyambungan listrik baru antara tahun 2000-2009.

    Tingginya jumlah daftar tunggu PLN di Riau, kata Suwandi, dipicu oleh makin meningkatnya konsumsi listrik masyarakat Riau dari tahun ke tahun. Hal ini juga adalah efek dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Riau.

    “Pertumbuhan permintaan listrik di Riau mencapai 14 persen per tahun. Sebagian besar untuk konsumsi masyarakat yang angkanya dari tahun ke tahun terus naik,” imbuhnya.

    Suwandi tak berani memprediksi kapan PLN bisa memasok listrik kepada puluhan ribu unit rumah yang masuk daftar tunggu tersebut. Pasalnya, hingga kini pihaknya juga harus koordinasi dengan PLN wilayah lainnya yang masih memasok listrik ke Riau.

    “Kami tak bisa janjikan, pokoknya kami upayakan agar rumah yang sudah masuk daftar tunggu dan memenuhi kriteria bisa segera dialiri lsitrik,” ujarnya.

    [+/-] Selengkapnya...

    Hak Asing Miliki Properti di Tengah FTA

    Senin, April 19, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    VIVAnews - Kepemilikan asing atas properti dinilai akan menjadi salah satu kebijakan yang menyelamatkan Indonesia dari ancaman perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China dan Asean FTA.

    Anggota Komisi V DPR RI Enggar Tiasto Lukita menuturkan, hak asing memiliki properti di Indonesia tidak ada sisi negatifnya.

    "Saat ini, kita sedang menghadapi FTA Asean-China. Faktanya akan ada PHK massal, akan ada ketidakmampuan mencapai pertumbuhan ekonomi. Tetapi ternyata, ada sektor yang mampu mengkompensasi, yakni sektor properti," kata Enggar saat seminar 'Hak Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing, Peluang dan Tantangan' di Jakarta, Kamis, 7 Januari 2010.

    Bahkan, dia menambahkan, jika asing berhak memiliki properti di Indonesia, saham-saham pengembang real estate (yang listing di lantai bursa) akan bergerak naik, termasuk saham PT Bank Tabungan Negara Tbk yang fokus pada fasilitas KPR.

    Selain itu, aliran dana investasi asing akan masuk melihat pasar properti Indonesia makin potensial. Disebutnya, sekitar US$5-6 miliar akan mengalir masuk, belum meliputi potensi multiflier effect lain, seperti serapan tenaga kerja dan penerimaan pajak karena proyek-proyek baru.

    [+/-] Selengkapnya...

    Genjot Kredit Perumahan, BTN Terapkan Rumus 151

    Pekanbaru Properti 0 komentar

    Sukses tahun lalu mencapai target realisasi kredit, BTN berupaya mengulang sukses untuk tahun ini. Terkait itu, BTN akan terapkan rumus 151.

    Riauterkini-PEKANBARU-Kepala Cabang Ban Tabungan Negara (BTN) Utoyo E Purwanto kepada Riauterkini Senin (19/4/10) mengatakan bahwa tahun 2009 lalu realisasi kredit mencapai 100 persen. Yaitu mencapai Rp 401 milyar. Tahun ini BTN Pekanbaru ditarget tidak muluk-muluk. Yaitu sama dengan realisasi kredit BTN 2009.

    "Selama tahun 2009 penyaluran KPR mencapai lebih dari Rp401 miliar, sementara target kita sebesar Rp401 miliar," katanya.

    Lebih jauh dikatakan Utoyo untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Baik itu mengenai pelayanan termasuk ramah tamah, kecepatan memberikan pelayanan serta fasilitas lain yang memudahkan nasabah untuk melakukan akses kredit ke BTN terutama kredit perumahan.

    Kita menerapkan rumus 151 dalam pelayanan kami kepada semua nasabah. Rumus tersebut bisa kita jelaskan yaitu hari pertama adalah nasabah datang untuk pengajuan kredit perumahan. Kemudian kita proses dalam waktu 5 hari. Lalu 1 hari sudah bisa kita realisasikan. Pada intinya proses kredit perumahan bisa kita layani dengan hanya 7 hari proses KPR saja," terangnya.

    [+/-] Selengkapnya...

    Konsuil Bebaskan Biaya Pemeriksaan Perumahan Sebelum 2009

    Selasa, April 13, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Hasil rapat 8 April 2010 lalu intinya menyatakan bahwa konsumen perumahan hingga 2009 bebas biaya pemeriksaan.

    Riauterkini-PEKANBARU-Manager ESDM dan Humas PLN Riau/Kepri, Suwandi Siregar kepada Riauterkini Senin (12/4/10) menyatakan bahwa implikasi aksi demo REI/APERSI dan masyarakat yang menolak keberadaa konsuil ditanggapi serius kementrian ESDM-RI. 8 April lalu digelar rapat penyelesaian permasalahan penyambungan baru di Riau. Hasilnya, konsumen perumahan hingga 2009 bebas biaya pemeriksaan.

    Hal itu termaktub dalam hasil kesepakatan rapat sebanyak 7 point yang ditandatangani oleh 9 stakeholder peserta rapat. Yaitu Jhoni RH Simanjuntak (Dirjend Listrik dan Pengembangan Energi Kementrian ESDM-RI), Danny Embang (PLN Pusat), Bambang Kusumariyadi (DPP AKLI Pusat), Moelyadi Oetji (DWA Konsuil Pusat), Tunggono Soemedi (BP Konsuil Pusat), Hotman Sitompul (Distamben Riau), Suwandi Siregar (PLN Riau/Kepri), Nurmadi Wahid (DPD AKLI Riau) dan Edison Siahaan (Konsuil Riau).



    "Intinya adalah Konsuil minta masalah grounding mendapat porsi utama dilakukan pembenahan. Untuk masalah pemeriksaan, Konsuil Pusat akan membantu memfasilitasi hal-hal yang menyangkut pembiayaan pemeriksaan," terangnya.

    Hasil kesepakatan dalam rapat 8 April 2010 lalu itu sebanyak 7 butir. Yaitu pertama semua instalasi harus mengacu kepada Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang diberlakukan wajib oleh menteri ESDM (PUIL 2000). Kedua adalah apabila ketentuan minimum (instalasi sudah terpasang grounding) sudah terpenuhi, SLO akan dikeluarkan oleh Konsuil dan PLN dapat mengalirkan listrik kepada instalasi tersebut.

    Point ketiga adalah grounding yang belum terpasang [ada instalasi harus diadakan pemilik instalasi dan instalasi yang belum memiliki gorunding tetapi telah memiliki jaringan instalasi listrik (JIL) menjadi tanggung jawab APERSI, REI dan AKLI. Keempat adalah Distamben provinsi Riau akan melakukan pengawasan dan memfasilitasi pertemuan antara PLN, AKLI, Konsuil, APERSI dan REI.

    "Point kelima adalah Konsuil wilayah Riau harus lebih efektif melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat. Point ke enam dan yang terpenting adalah Konsuil Pusat membantu memfasilitasi hal-hal yang menyangkut pembiayaan pemeriksaan. Terakhir, kesepatan tersebut berlaku pada calon pelanggan APERSI, REI serta pelanggan umum yang terdaftar sampai dengan tahun 2009 di PLN Riau," terang Suwandi Siregar.***(H-we)


    [+/-] Selengkapnya...

    Halangi Pembangunan, Gubri Nilai Perda Ketinggian Bangunan Ilegal

    Rabu, April 07, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Gubernur Riau M Rusli Zainal menilai Perda Ketinggian Bangunan Pemko Pekanbaru ilegal. Selain menyatakna tidak sah. Ia juga menyebut tidak ada kewenangan DPRD terkait perizinan.

    Riauterkini-PEKANBARU- Polemik terkait Perda Pemko Pekanbaru No.1 tahun 2010 yang merupakan revisi Perda No.14 tahun 2000 tentang Tata Guna dan Perizinan Bangunan mendapat respon keras dari Gubernur Riau M Rusli Zainal. Dengan tegas ia menyatakan keberadaan Perda tersebut menjadi hambatan serius pembangunan dan menilai Perda tersebut tidak berlaku.

    “Dengan ini saya nyatakan Perda yang mengatur ketinggian bangunan di Pekanbaru tidak sah,” tegas gubernur usai membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) Asiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (6/4/10). Semula gubernur sudah selesai pidato, namun ia kembali ke mimbar karena merasa da sesuatu yang penting dan lupa disampaikannya.

    Dalam kesempatan itu gubernur mengatakan, bahwa tidak ada kewenangan DPRD untuk mengurusi masalah perizinan, termasuk perizinan bangunan. “Sudahlah, DPRD cukup pada fungsinya, yakni fungsi legislasi, badgeting dan pengawasan. Tidak usah mengurusi perizinan. Itu domain pemerintah,” tegasnya.

    Dalam perda tersebut, lanjut gubernur, gedung yang memiliki ketinggian di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi dari DPRD kota, padahal, selagi tidak dianggap membahayakan keselamatan penerbangan atau aspek strategis lainnya, setinggi apapun bangunan dipersilahkan. “Kalau otoritas penerbangan tidak menyatakan berbahaya, silahkan saja membangun setinggi apapun,” tegasnya.

    Masalah ketinggian bangunan sempat menjadi polemik, bahkan kemarin DPRD Kota Pekanbaru melakukan inspeksi dadakan (Sidak) ke proyek pembangunan gedung baru RS Awal Bros yang dinilai melanggar ketentuan, karena ketinggiannya di atas 8 lantai.


    [+/-] Selengkapnya...

    Swakelola, Bidai Production Taja Riau Promo 2010

    Sabtu, April 03, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    PEKANBARU (RP)- Sukses menggelar sejumlah pameran lokal dan berskala nasional dengan menggandeng pemerintah daerah di berbagai provinsi di Indonesia, Bidai Production, 2-10 Juli 2010 secara swakelola meng-gelar ‘’Riau Promo 2010'’ yang meliputi pameran industri kecil- menengah, IT, properti yang dihelat di Lapangan Hamasa, simpang empat Sentral Komersial Arengka (SKA), Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru.

    Areal seluas lebih kurang enam hektare, hingga Rabu(24/3) kemarin, sudah dalam proses pembersihan menjelang penggerasan dengan sirtu. Direncanakan, lahan ini mampu menampung 360 stand yang dipersiapkan.

    Deden Chandra, Direktur CV Bidai Production, sebagai pihak penyelenggara didampingi Harris (fasilisator) Indra dan Dasril (koordinator lapangan/PKL) di lokasi, Rabu (24/3) kepada Riau Pos mengatakan, secara teknis, kegiatan mereka hanya tinggal jalan saja.

    ‘’Setakat ini, kita sudah men-dapat dukungan secara lisan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru. Begitu juga dengan masyarakat setempat, baik RT, RW, lurah maupun Camat Payung Sekaki untuk kegiatan iven kita ke depan. Mudah-mudahan, April, kita sudah efektif membuka pendaftaran bagi usahawan yang ambil bagian dalam exspo ini,’’jelas Deden.

    Menyinggung kuantitas tenda stan dan variasi harga yang ditawarkan di setiap stan, menurut Deden, sangat bervariasi. Karena selain empat tenda roders berukuran 1.000 M2, juga ada 200 tenda kerucut, tenda UKM serta areal lepas bagi pedagang kerajinan dan makanan (PKL). ‘’Stan untuk UKM berukuran 3 x 3 M2. Kita patok berkisar Rp3,5 juta, tapi tetap akan kita berikan diskon. Lokasi pemeran ini dilengkapi full genset berkapasitas 500 KV, ‘’ tambahnya.

    Khusus di tenda Roders, harganya berkisar Rp13,5 juta, karena dilengkapi fasilitas Air Conditioner (AC). Sementara stan di tenda sarnaville (kerucut, red) berukuran 5x5 M2, dipatok harga per stannya Rp8,5 juta.

    Digarisbawahi juga oleh De-den, pihak Bidai Production membuka pintu bagi para sponsorship untuk ambil bagian. Begitu juga pihak UKM di negri jiran, panitia juga menunggu keterlibatan mereka dalam ekspo ini. ‘’Kita membuka pintu bagi mereka yang mendukung pelaksanaan kegiatan ekspo ini,’’ ujarnya.

    Rekreasi Anak-anak
    Lapangan Hamasa ini ditambahkan Indra, selaku koordinator lapangan ke depannya akan dikelola terus oleh Bidai Production, untuk berbagai iven, tidak semata-mata fokus iven pameran industri saja, tapi juga rekreasi keluarga dan konser musik.

    Untuk menjajal dan memperkenalkan pusat areal seluas enam hektare ini, menjelang ‘’Riau Promo 2010'’, Bidai Production akan menaja hiburan malam rekreasi anak-anak di bulan April mendatang. ‘’Kita sudah menandatangani kontrak. Tinggal menentukan tanggal pasti, jelang tuntasnya pengerasan areal, terutama untuk areal parkir,’’ jelasnya.(lin)

    [+/-] Selengkapnya...

    4 RW di Pekanbaru Menolak Masuk Wilayah Kampar

    Pekanbaru Properti 0 komentar

    Pemerintah pusat menetapkan tata-batas baru antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, namun keberadaannya ditolak masyarakat di 4 RW yang merasa bagian dari Kota Pekanbaru.

    Riauterkini-PEKANBARU-Sebanyak empat Rukun Warga (RW) di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, menolak Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 135 tertanggal 17 Maret 2010 mengenai tata-batas antara Pekanbaru dengan kabupaten Kampar.

    Masyarakat beralasan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota Pekanbaru dan kabupaten kampar, menetapkan empat RW yakni RW 13, RW 14, RW 15 dan RW16 masuk dalam wilayah Pekanbaru. Namun berdasarkan Kepmendagri tersebut akhirnya masuk wilayah Kampar.

    "Kami semua menolak dengan tapal batas baru ini. Dikarenakan membuat 810 Kepala Keluarga (KK) masuk dalam wilayah Kampar," kata Ketua Lembaga PM Simpang Tiga, Fajri Umar kepada wartawan kemarin.

    Hal ini,lanjutnya membuat 810 KK tersebut harus melakukan perevisian dalam bidang administrasi. Dan juga menyulitkan anak-anak mereka untuk bersekolah di Pekanbaru yang merupakan kota pendidikan di Riau.

    Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso mengatakan DPRD akan menyikapi permasalahan ini. "Masalah tapas batas merupakan masalah sensitif, jika tidak ditangapi dan diselesaikan dengan cepat. Apalagi hal ini menyangkut masalah administrasi yang melekat dalam diri masyarakat,"tukasnya.

    Dikatakannya, pekan depan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait dengan masalah tapal batas ini.


    [+/-] Selengkapnya...

    Investor Belanda Tarik Investasinya di PDAM Tirta Siak

    Jumat, April 02, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Buruknya kinerja menejemen PDAM Tirta Siak membuat investor asal Belanda kehilangan kepercayaan. Investasinya pun ditarik.

    Riauterkini-PEKANBARU- Investor Belanda yang menjadi investor di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Kota Pekanbaru, tiba-tiba memutuskan kerjasamanya dengan PDAM Tirta Siak yang selama tujuh terjalin, dimulai dari tahun 2003. Pemutusan kerjasama tersebut disebabkan, investor Belanda menganggap PT Tirta Siak belum optimal dalam menjalankan bisnis air minum tersebut, bahkan di nilai selama kerjasam tujuh tahun masih bersifat jalan ditempat. Disinyalir juga dengan adanya perpindahan Derektur Utama (Dirut) Tirta Siak Abdi Sucipta, yang mengesankan belum mandirinya PT Tirta Siak, manjadikan salah satu pertimbangan bagi investor Belanda untuk memutuskan kerjasamanya secara sepihak

    Meskipun investor Belanda sudah bertemu dengan pihak Pemko maupun pihak PDAM Tirta Siak, dan menyatakan niat untuk memutuskan kerjasamanya, namun Pemko belum mau menyepakati secara utuh, hal itu dikarenakan, pihak investor Belanda menuntut ganti rugi atas investasinya kepada Pemko, investor Belanda juga meminta kepada Pemko untuk mengembalikan semua uang investasinya yang selama ini telah ditanamkan kepada PDAM Tirta Siak. Namun pihak pemko tidak memberikan respon terhadap permasalahan dana investasi, karena Pemko merasa dalam hal ini tidak bersangkutan, dengan berdalih pihak yang harus bertanggung jawab penuh adalah PDAM Tirta Siak, yang menjadi subjek kerjasama dengan investor Belanda.

    Seketaris Kota (Sekko) Yusman Amin jum’at (26/3/10) mengatkan, “ Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan perwakilan investor Belanda, dimana pada pertemuan itu investor Belanda mau memutuskan kerjasamanya dengan PDAM Tirta Siak, selain itu mereka meminta kepada Pemko untuk membayar keseluruhan dana yang selama ini meraka investasikan pada PT Tirta Siak, namun kita tidak bisa memenuhinya karena masalah ini bukan tanggungjawab Pemko, “ terang Yusman.

    Lebih lanjuta lagi Yusman mengatkan, jika Pemko tetap tidak bersedia memenuhi permitaan investor Belanda karena menurutnya, permasalahan hutang piutang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Siak yang telah menjadi mitra kerjasama dengan investor Belanda, “ jika investor Belanda tetap bersekeras mentut Pemko atas ganti rugi, kita siap akan naik banding, melalui proses hukum, “ jelasnya lagi.***(yunk)


    [+/-] Selengkapnya...

    REI dan Para Pengembang Demo, Tolak Konsuil

    Kamis, April 01, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Kedatangan Ketua Dewan Konsuil Pusat Tunggono di Hotel Pangeran memicu demo. REI dan pengembang menolak keberadaan lembaga ini karena dianggap mempersulit.

    Riauterkini-PEKANBARU- Sedikitnya 300 massa yang merupakan gabugan dari Reel Estate Indonesia (REI) Riau, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Asosiai Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) dan kelompok pengembang lainnya menggelar demo di depan Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (31/3/10). Aksi ini dalam untuk menyuarakan penolakan terhadap keberadaan Komite Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) menyusul kedatanan Ketua Dewan Konsuil Pusat Tunggono yang melakukan pertemuan dengan PT PLN di hotel tersebut.

    Keberadaan pengunjuk rasa dalam jumlah yang cukup besar menyebabkan arus lalu-lintas di Jalan Jendral Sudirman, depan Hotel Pangeran tersendat. Polisi melakukan pagar betis, agar massa tidak terus ke tengah jalan.

    Menurut Koordinator Lapangan aksi Sumardi, keberadaan Konsuil harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Konsuil menempatkan masyarakat pengguna listrik sebagai obyek, padahal masyarakat sekedar penggunan, yang memasang jaringan atau instalasi listrik adalah perusahaan jasa.

    Lebih dari itu, Sumardi mengatakan, keberadaan Konsuil menjadi ancaman serius bagi kelangsungan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Saat ini ada ribuan rumah baru yang tak bisa dialiri listrik karena Konsuil tak kunjung mengeluarkan persetujuan.

    Sementara itu Tunggono yang berada dalam hotel menanggapi aksi penolakkan lembaganya. Menurutnya, kedatangannya ke Pekanbaru dalam rangka mensinergikan tugas dan kewenangan Konsuil dengan pihak terkait, seperti PLN dan pengembang. “Justru dalam pertemuan inilah semestinya kita bisa menyamakan presepsi terhadap hal-hal yang selama ini masih menjadi perbendaan antara Konsuil dengan pihak terkait, seperti PLN dan rekan-rekan pengembang dari REI atau lainnya,” ujarnya kepada wartawan.

    Selain itu, Tunggono mengatakan, keberadaan Konsuil adalah dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat pengguna listrik agar mendapatkan layanan pemasangan jaringan yang standar. “Jadi kami untuk melindungi konsumen listrik. Bukan untuk mepersulit,” tegasnya.

    Sampai saat ini unjuk rasa ratusan massa tersebut masih berlanjut. Sementara pertemuan antara Konsuil dan PLN belum berlangsung.***(mad/tam)


    [+/-] Selengkapnya...

    Pemda Diminta Lapor Kebutuhan Listrik

    Pekanbaru Properti 0 komentar

    JAKARTA (RP)- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyampaikan kebutuhan listriknya untuk 20 tahun kedepan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Selanjutnya, PLN yang akan melakukan upaya pemenuhannya.

    ‘’Itu dalam rangka program peningkatan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan program ketahanan energi,’’ ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Sutisna Prawira di Jakarta, Selasa (30/3). Disisi lain, PLN diminta dapat segera melaksanakan program penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik di seluruh daerah, baik melalui pembelian excess power, sewa pembangkit atau pembangunan PLTU skala kecil.

    Terkait IPP (Independet Power Producers) yang terkendala, PLN diminta segera melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak IPP terkendala dengan melakukan renegosiasi business to business. ‘’PLN juga diminta untuk lebih memfokuskan pengembangan listrik di wilayah barat dan timur mengingat bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa relatif aman,’’ tegasnya.

    Sutisna mengatakan, pemerintah akan segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan agar Pemda dapat ikut berperan dalam penyediaan tenaga listrik dan regionalisasi tarif. ‘’Sebagai upaya untuk menanggulangi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik, pemerintah bersama-sama dengan PLN sudah menyusun program aksi penanggulangan,’’ tegasnya.

    Program itu terbagi menjadi tiga tahap, yaitu jangka pendek kurang dari satu tahun, jangka menengah untuk 1-2 tahun dan jangka panjang lebih dari dua tahun. Dia mengaku sudah banyak program yang terlaksana. ‘’Langkah aksi yang dilakukan dalam jangka pendek antara lain adalah membeli kelebihan daya yang dimiliki oleh perusahaan swasta (excess power),’’ tuturnya.

    Pembelian daya dari excess power telah terkontrak tambahan daya sebesar 132 MW dengan rincian, Indonesia bagian barat sebesar 104 MW dan Indonesia bagian timur sebesar 29 MW. Sementara sewa genset dengan rencana total tambahan sebesar 700 MW sudah terealisasi sebesar 210 MW atau 30 persen. ‘’Waktu pemeliharaan pembangkit dan jaringan juga dipercepat,’’ tambahnya.

    Dalam jangka menengah, langkah aksi yang dilakukan adalah sewa pembangkit, perbaikan (retrofit) trafo dan mesin pembangkit, relokasi mesin pembangkit/trafo, debottle-necking jaringan/trafo, pembangunan PLTU skala kecil dengan total kapasitas sebesar 700 MW dan akselerasi penyelesaian proyek 10.000 MW.(wir/jpnn)


    [+/-] Selengkapnya...