• ***************************************************
    • Isi form berikut ini untuk memasarkan properti Anda

    Judul
    Alamat
    LT/LB (m2)
    Lebar Depan (m)
    Posisi/Letak
    Harga (Rp.)
    Spesifikasi Bangunan
    Keterangan Lain
    Foto/Gambar
    Email / No.Telp
    Image Verification
    Please enter the text from the image
    [ Refresh Image ] [ What's This? ]

    Pemda Diminta Lapor Kebutuhan Listrik

    Kamis, April 01, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    JAKARTA (RP)- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyampaikan kebutuhan listriknya untuk 20 tahun kedepan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Selanjutnya, PLN yang akan melakukan upaya pemenuhannya.

    ‘’Itu dalam rangka program peningkatan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan program ketahanan energi,’’ ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Sutisna Prawira di Jakarta, Selasa (30/3). Disisi lain, PLN diminta dapat segera melaksanakan program penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik di seluruh daerah, baik melalui pembelian excess power, sewa pembangkit atau pembangunan PLTU skala kecil.

    Terkait IPP (Independet Power Producers) yang terkendala, PLN diminta segera melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak IPP terkendala dengan melakukan renegosiasi business to business. ‘’PLN juga diminta untuk lebih memfokuskan pengembangan listrik di wilayah barat dan timur mengingat bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa relatif aman,’’ tegasnya.

    Sutisna mengatakan, pemerintah akan segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan agar Pemda dapat ikut berperan dalam penyediaan tenaga listrik dan regionalisasi tarif. ‘’Sebagai upaya untuk menanggulangi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik, pemerintah bersama-sama dengan PLN sudah menyusun program aksi penanggulangan,’’ tegasnya.

    Program itu terbagi menjadi tiga tahap, yaitu jangka pendek kurang dari satu tahun, jangka menengah untuk 1-2 tahun dan jangka panjang lebih dari dua tahun. Dia mengaku sudah banyak program yang terlaksana. ‘’Langkah aksi yang dilakukan dalam jangka pendek antara lain adalah membeli kelebihan daya yang dimiliki oleh perusahaan swasta (excess power),’’ tuturnya.

    Pembelian daya dari excess power telah terkontrak tambahan daya sebesar 132 MW dengan rincian, Indonesia bagian barat sebesar 104 MW dan Indonesia bagian timur sebesar 29 MW. Sementara sewa genset dengan rencana total tambahan sebesar 700 MW sudah terealisasi sebesar 210 MW atau 30 persen. ‘’Waktu pemeliharaan pembangkit dan jaringan juga dipercepat,’’ tambahnya.

    Dalam jangka menengah, langkah aksi yang dilakukan adalah sewa pembangkit, perbaikan (retrofit) trafo dan mesin pembangkit, relokasi mesin pembangkit/trafo, debottle-necking jaringan/trafo, pembangunan PLTU skala kecil dengan total kapasitas sebesar 700 MW dan akselerasi penyelesaian proyek 10.000 MW.(wir/jpnn)


    [+/-] Selengkapnya...
    , , ,

    REI Minta Konsuil tak Urusi Rumah Dibangun Sebelum 2010

    Rabu, Maret 31, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    Sesugguhnya REI dan asosiasi pengembang lainnya tak serta-merta anti Konsuil. Para pengembang hanya meminta lembaga ini tak mempermasalahkan instalasi listrik di rumah-rumah yang dibangun sebelum tahun 2010.

    Riauterkini-PEKANBARU- Meskipun menggelar aksi demo besar-besaran di depan Hotel Pangaran Pekanbaru, Rabu (31/3/10) menolak keberadaan Komite Keselamatan Instalansi Listrik (Konsuil), namun sebenarnya Reel Estate Indonesia (REI), APERSI dan asosiasi pengembang lainnya tak serta-merta anti Konsuil, para pengembang sesungguhnya hanya meminta kepada konsuil untuk tidak 'mempermasalahkan' rumah yang dibangun tahun 2000-2009. Sebab rumah-rumah tersebut dibangun berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku saat itu.

    Selain itu, lembaga Konsuil adalah lembaga bentukan negara berdasarkan undang-undang. Seharusnya kegiatan mereka dibiayai negara dan tidak memungut biaya kepada konsumen perumahan.

    "Hal itu sudah kita sampaikan kepada lembaga Konsuil saat mereka bertandang ke Kadin Riau beberapa waktu lalu. Namun ternyata, Konsuil tetap bersikukuh dengan undang-undang yang mengatur kegiatan Konsuil di daerah. Akhirnya kita sampaikan hal ini ke DPRD Riau untuk dilakukan tindak lanjut mengenai masalah tersebut," Muhammad Herman, juru bicara demo anti Konsuil kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan Ketua Dewan Konsuil Pusat Tunggono.

    Sementara itu, kegiatan sosialisasi tugas Lembaga Konsuil yang mendatangkan perwakilan Dirjend Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM-RI Sempat terjadi ketegangan dan adu mulut antara Konsuil dan Panitia Pelaksana Kegiatan dengan anggota REI dan APERSI Riau yang membentang spanduk tersebut di salah satu meeting room Hotel Pangeran Pekanbaru. Namun ketegangan tersebut tidak berlangsung lama karena setelah membentang spanduk tersebut anggota REI dan APERSI Riau walk-out (keluar ruangan) untuk memboikot kegiatan sosialisasi tugas lembaga konsuil tersebut.

    Sementara di depan hotel Pangeran di bilangan Sudirman Pekanbaru, ratusan massa membentang spanduk yang isinya senada dengan spanduk yang dibentang REI dan APERSI Riau di dalam ruang rapat tempat kegiatan sosialisasi tugas Konsuil. Aksi tersebut sempat membuat arus lalulintas tersendat. Namun beberapa Polantas segera mengatur arus lalulintas sehingga tidak terjadi kemacetan.

    Juru Bicara aksi demo Tolak Konsuil, Muhammad Herwan kepada Riauterkini menyatakan bahwa aksi demo ratusan massa itu merupakan muara dari tidak adanya titik temu antara pihak pengembang perumahan, pengembang konstruksi, masyarakat, AKLI, APEI dan unsur lainnya dengan Lembaga Konsuil beberapa waktu lalu.

    "Beberapa lembaga seperti REI dan APERSI Riau sudah melakukan dialog dengan lembaga Konsuil. Namun pertemuan tersebut deadlock alias tidak menemukan titik temu. Pasalnya, Konsuil keukeuh dengan undang-undang yang menjadi landasan keberadaan lembaga Konsuil," terangnya. ***(H-we)

    [+/-] Selengkapnya...
    , , , , ,

    Green Tiara Beri Subsidi Angsuran Setahun

    Pekanbaru Properti 0 komentar

    PEKANBARU, TRIBUNPEKANBARU.COM - Perumahan Green Tiara memberikan promo berupa subsidi angsuran selama satu tahun untuk pembelian unit rumah. Hal ini diungkapkan Marketing Manager PT Ihktiar Makmur Perkasa, perumahan Green Tiara, Edi Suryo Selasa (30/3).

    Ada tiga tipe rumah yang ditawarkan oleh Green Tiara, yakni tipe 38, 48 dan 58. Untuk pembelian unit rumah tipe 38, diberikan subsidi angsuran sebesar Rp 1 juta per bulan selama satu tahun. Jadi selama satu tahun mendapatkan subsidi sebesar Rp 12 juta.

    Sedangkan untuk tipe 48 dan 58 mendapatkan subsidi angsuran sebesar Rp 1,5 juta per bulannya atau Rp 18 juta selama setahun.

    Promo ini berlaku selama satu bulan, mulai dari tanggal 1 April 2010 hingga 1 Mei 2010. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi manajer marketingnya di nomor 081275719719 atau 081378456778

    Perumahan Green Tiara yang berlokasi di Taman Karya Panam merupakan perumahan yang menghadirkan konsep hunian berkonsep minimalis moderen. Mereka memberikan alternatif tempat tinggal bagi warga Pekanbaru dengan letak yang strategis dan fasilitas penunjang yang komplit.

    Green Tiara berada di lokasi yang strategis, yakni di Jalan Taman Karya Panam. Lokasi tersebut dekat dengan fasilitas Pendidikan, pusat Perbelanjaan, serta sentral hiburan bagi keluarga. Sarana seperti jalan dan air bersih juga sudah tersedia.

    "Sebelum rumah kami bangun, pertama kali kami benahi akses jalan dan saluran air (parit). Dengan begitu perumahan kami bisa memberikan kenyamanan bagi warga yang menempatinya," ujar Edy Suryo. (ksi)


    [+/-] Selengkapnya...
    , , ,

    REI Riau Optimis Target 10 Ribu Unit Rumah Tercapai 2010

    Pekanbaru Properti 0 komentar

    REI Riau menapaki tahun 2010 dengan optimis. Target pembangunan 10 ribu unit rumah tahun ini diyakini bisa tercapai.

    Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Reel Estatae Indonesia (REI) Riau, Rifayendi kepada Riauterkini Selasa (30/3/10) menyatakan bahwa dirinya optimis pembangunan rumah akan mencapai jumlah yang ditargetkan sebanyak 10 ribu unit RSH. Pasalnya, hingga triwulan I 2010, anggota REI Riau sudah membangun sedikitnya 6 ribu unit rumah Sederhana Sehat.

    RSH yang dibangun oleh anggota REI Riau didominasi oleh rumah berjenis subsidi pemerintah atau Rumah Sederhana Sehat (RSH). Kendati keuntungan penjualan RSH termasuk cukup kecil, namun unit rumah bertipe RSH masih banyak diminati oleh konsumen kelas menengah ke bawah.

    "Karena harganya murah, maka kalangan bawah lebih mampu membeli tipe RSH. Untuk kalangan menengah, membeli unit RSH yang kemudian dikembangkan lagi. Sementara sisanya kalangan midle-up lebih memilih unit rumah komersil," terangnya.

    Disinggung mengenai rumah komersil, Rifayendi menyatakan bahwa kendati terbatas peminatnya, namun ada beberapa developer yang berkeinginan membangun rumah bertipe komersil. Selain tanpa subsidi yang otomatis tidak ada tekanan pemerintah dalah harga, para developer menilai lebih safety. "Peminatnya dari kalangan menengah ke atas cukup lumayan," terangnya.


    [+/-] Selengkapnya...
    , , ,

    Pemerintah Kebut Jalur KA Trans Sumatera

    Selasa, Maret 30, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    JAKARTA (RP) - Pemerintah saat ini tengah melakukan banyak studi untuk mengembangkan jaringan perkeretaapian baik untuk angkutan penumpang maupun pendistribusian barang. Salah satunya yang dikebut adalah pembangunan jalur kereta api Lintas Sumatera (Trans Sumatera).

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan mengatakan studi pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera terus dilakukan. Hal itu dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, asing maupun lembaga swasta. ‘’Pola studinya bisa kita lakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain,’’ ujarnya akhir pekan lalu.

    Tundjung mencontohkan, pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 29 kilometer lintas Pekanbaru (Riau)-Muaro (Sumatera Barat). ‘’Muaro itu titik akhir dari jaringan Trans Sumatera Railway yang terdekat ke Pekanbaru. Kalau jalur itu terbangun, maka beberapa provinsi akan terhubung,’’ terangnya.

    Jalur tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera. Selain Jepang, studi lain terhadap Trans Sumatera juga akan dilakukan oleh The Boston Consulting Group dengan fokus pada koridor pengelolaan ekonomi Indonesia di kawasan sisi timur Sumatera utara ke Jawa (Eastern Sumatera North West Java Corridor/ESNWJC), dari Medan ke Jakarta. ‘’Ini akan didanai pemerintah melalui APBN,’’ tuturnya.

    Hasil dari studi tersebut nantinya akan di tindaklanjuti sebagai technical action (aksi teknis) selanjutnya yaitu feasibilities sudies (studi kelayakan) untuk lintas Jambi-Pekanbaru-Dumai. ‘’Kalau untuk rute Rantau Prapat-Dumai sepanjang sekitar 300 kilometer, desain detail engineering-nya sudah selesai. Kita sekarang menunggu pengalokasian dananya, apakah itu dari APPBN apa investor,’’ kata dia.

    Tundjung menambahkan, pemerintah tengah mendorong pengoptimalisasian pembangunan jalur-jalur perkeretaapian di Indonesia. Terkait banyaknya dana yang dibutuhkan, dia mengimbau agar pemerintah daerah mampu memancing peluang investasi dengan melakukan pembangunan fisik, meski dalam standar terbatas. ‘’Dana yang dibutuhkan untuk keperluan ini sangat besar. Kalau hanya mengandalkan APBN, itu tidak mungkin,’’ tambahnya.

    Pemda-pemda yang punya potensi sumber daya besar seperti CPO, karet, batubara dan lain-lain dirapkan proaktif untuk memancing swasta untuk bergabung dengan melakukan pembangunan fisik, meski dalam standar terbatas.

    Sebab, hal itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang tengah mendorong pengoptimalisasian angkutan perkeretaapian di Indonesia. ‘’Keuangan kita yang terbatas sangat membutuhkan peran investor swasta,’’ jelasnya.(wir/gem)


    [+/-] Selengkapnya...
    , , ,

    Asing Miliki Properti, Investasi Makin Marak

    Minggu, Maret 28, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    VIVAnews - Meski tak berpengaruh langsung terhadap industri properti, kepemilikan asing terhadap properti akan memberikan efek berantai pada investasi Indonesia, khususnya investasi asing.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Properti Hiramsyah S Thaib menuturkan, peraturan yang membolehkan warga negara asing (WNA) memilliki properti di Indonesia, yang mulai berlaku per 1 April nanti akan makin menyemarakkan investasi nasional.

    "Secara langsung, pengaruhnya terhadap industri properti tidak akan lebih dari lima persen. Tapi efek berantainya terhadap industri lain sangat signifikan," ungkap Hiramsyah setelah peluncuran Epicentrum Walk di Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta, Jumat, 26 Maret 2010.

    Jika WNA telah diperbolehkan memiliki hak properti, Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk itu memperkirakan aliran dana investasi berupa Foreign Direct Investment (FDI) akan mengalir lebih deras ke Indonesia. "Para ekspatriat yang memiliki properti akan memikirkan untuk membangun bisnis mereka di Indonesia," ujarnya.

    Hiramsyah menuturkan, jika ada investasi di industri properti sebesar satu miliar, efek berantai yang dirasakan industri lainnya bisa mencapai 12 kali lipat. Sebab, permintaan properti akan menumbuhkan industri turunannya seperti jasa kontruksi, marmer, semen, dan industri lain yang padat karya.

    Pada saat Kongres Dunia Federasi Real Estate Internasional di Bali Mei 2010, Kadin Indonesia, menurut Hiramsyah akan menjelaskan peraturan baru tersebut. Kendati terbilang terlambat dibanding beberapa negara tetangga yang telah lebih dulu memperbolehkan kepemilikan asing, dirinya optimisis aturan baru ini bakal mendongkrak investasi Indonesia. 


    [+/-] Selengkapnya...
    , ,

    Hipmi Dirikan Lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi dan Properti

    Sabtu, Maret 27, 2010 Pekanbaru Properti 0 komentar

    PEKANBARU (RP)- Sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memudahkan langkah pengembangan dan kemajuan usaha anggota, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendirikan Lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi dan Properti di Riau.


    “Ini adalah bagian dari proses Hipmi untuk memudahkan anggotanya dalam menjalankan usahanya, terutama usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan properti untuk mendapatkan sertifikasi usaha,” ungkap Ketua Umum Hipmi Riau Mohd Hasbi SE kepada Riau Pos, Selasa (23/3).

    Hipmi menilai, hampir 70 persen anggotanya bergerak di bidang jasa konstruksi dan properti, sehingga untuk memudahkan angggotanya Hipmi telah membentuk lembaga tersebut di tingkat pusat, dan dalam waktu dekat akan dibentuk di Riau dan seluruh Provinsi di Indonesia.

    “Kami akan berupaya untuk menekan biaya sertifikasi seminimal mungkin, karena kami menyadari pengusaha di Hipmi merupakan pengusaha pemula, sehingga sertifikasi bukanlah kendala bagi anggota Hipmi dalam menjalankan usaha,” ujar Hasbi. Saat ini, proses pembentukan baik tingkat pusat maupun provinsi tengah berjalan. Ditargetkan awal April sudah operasional.

    “Kepengurusan sudah kami bentuk, ketua umum sebagai pembina dan menunjuk ketua pelaksana sebagai person yang bertanggung jawab menjalankan LSJKP Hipmi Riau,” kata Hasbi lagi. Dalam lembaga tersebut juga melibatkan tim ahli dam profesional untuk memverifikasi usaha dalam mendapatkan sertifikat. “Kami juga tentu konsen terhadap kualitas sertifikasi Hipmi. Untuk itu, kami juga melibatkan tim ahli yang profesional di bidangnya,” kata dia.

    Untuk LSJKP, Hipmi Riau saat ini tengah menunggu SK dari pusat. Setelah itu akan operasional. “Jika sudah bisa jalan, kami tentu akan mengenalkan lembaga ini kepada stake holder dan pemerintah daerah serta kepada rekan-rekan di dunia usaha di luar anggota Hipmi,” katanya.

    Hasbi tidak menyangkal dengan didirikannya lembaga seritifikasi milik Hipmi ini akan menambah daftar lembaga sertifikasi di Riau dan mungkin akan terjadi persaingan antar lembaga. “Itu mungkin saja terjadi, namun demikian tujuan kami adalah membantu anggota dengan biaya yang murah dan proses asistensi yang baik, sehingga kualitas sertifikasi dari Hipmi dapat kami pertanggungjawabkan,” tegas Hasbi.


    [+/-] Selengkapnya...
    , , ,